Workshop Penyediaan Data & Penyebaran Informasi Pariwisata Tahun 2022

Tim Kreatif
Tim Kreatif
41 Views

Optimalisasi Penyediaan Data & Penyebaran Informasi Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Kepariwisataan

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Maluku telah melangsungkan Workshop terkait Penyediaan Data & Penyebaran Informasi Pariwisata pada hari ini, Kamis, 24 Maret 2022. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pariwisata Provinsi dihadiri oleh beberapa Dinas Pariwisata, di antaranya Dinas Pariwisata Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, SBB, SBT, KKT dan MBD. Selain dari lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, hadir pula perwakilan dari Kantor Imigrasi I TPI Ambon, PT. Angkasa Pura I Ambon, PT. Pelayaran Anak Maluku Mandiri, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Humas Swiss-Bell Hotel Ambon. Setelah mendengar arahan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi serta pemukulan tifa oleh Kepala Dinas Pariwisata Buru sebagai tanda pembukaan, workshop dilanjutkan dalam bentuk diskusi panel.

Workshop menghadirkan 2 orang panelis, yakni Ibu Siti Qomariana selaku Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf RI, dan Ir. Jessica Eliziana Pupella, M.Si selaku Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Provinsi Maluku. Bertindak selaku Moderator adalah Bpk. Rio Z.M Pellu, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.

Panelis pertama, Ibu Siti Qomariana menyampaikan materi terkait penyediaan data & informasi pariwisata yang berkualitas dan akurat. Dalam penjelasannya, Beliau menekankan pentingnya data yang akurat dan tepat sebagai salah satu instrumen dalam penentuan arah kebijakan pariwisata, misalnya data analisis terkait grafik perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara. Berpedoman pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kemenparekraf juga mengupayakan Satu Data Parekraf, yakni kebijakan tata kelola data pemerintah di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk menyatukan data yang tersebar di berbagai unit kerja. Kementerian juga menyalin kerjasama dengan pihak Imigrasi dan Bea Cukai dalam menghimpun data. Pihak kementerian juga sedang mengintegrasikan berbagai aplikasi data dari masing-masing unit kerja agar berada dalam satu payung aplikasi dan meningkatkan keakuratan data. Lebih lanjut diakui oleh Beliau, kendala terkait data yang sering dialami oleh pemerintah daerah adalah ketidakcocokan data.

Panelis kedua, Ibu Jessica menyampaikan materi tentang gambaran kinerja kepariwisataan Maluku. Beliau menyatakan bahwa data yang dihimpun harus dipastikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dalam kaitannya dengan Satu Data Indonesia, BPS bertindak sebagai pembina data. BPS Provinsi Maluku selalu melakukan pendekatan ke OPD-OPD untuk aktif melakukan pengumpulan data terkait bidang masing-masing. Dalam hal pengumpulan data, BPS memiliki data primer sedangkan OPD memiliki data sektoral. Kombinasi dari data primer dan sektoral akan menghasilkan tingkat keakuratan data yang tinggi. Lebih lanjut, terkait data kepariwisataan, BPS Provinsi Maluku selain berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku juga mengambil data ke PHRI terkait data okupansi hotel. Kegiatan-kegiatan pariwisata di tahun 2021, misalnya pelaksanaan Pesona Meti Kei terbukti menaikkan tingkat okupansi hotel-hotel.

Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku menyatakan selama 10 tahun terakhir berdasarkan data dari BAPPEDA Provinsi Maluku angka kemiskinan turun dari 17% ke kisaran 16%. Salah satu sektor penyumbang PAD adalah sektor pariwisata. Sepanjang tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah 1450 orang, dan wisatawan nusantara adalah 316, 899. Rata-rata lama tinggal untuk wisatawan mancanegara adalah 6 hari, sedangkan untuk wisatawan nusantara adalah 4 hari. BAPPEDA Maluku juga menyebutkan dari target 1M, sektor pariwisata menyumbang PAD sebesar 960 juta rupiah.

Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mengomentari terkait kontribusi sektor-sektor Ekraf untuk PDB. Ibu Siti Qomariana merespon dengan mengakui adanya keterbatasan dan kesulitan dalam menghimpun data mikro untuk sektor-sektor ekraf. Beliau mendorong agar Dinas memiliki Bank Data terkait pelaku ekraf. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata MBD mengusulkan agar Dinas Pariwisata Provinsi Maluku memfasilitasi BPS dan Pusdatin Kemenparekraf untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para petugas pengambilan data kepariwisataan. Hal ini disambut positif oleh pihak BPS dan Pusdatin Kemenparekraf. Ibu Jessica dari BPS menyatakan BPS Maluku siap bekerja sama dan membantu. Beliau bahkan menyampaikan, OPD-OPD memang sebaiknya memiliki satu bidang khusus statistik, dan memberikan apresiasi bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku yang secara rutin memang mengumpulkan data kepariwisataan dan selalu bekerja sama membantu BPS.

Workshop dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan nota kesepakatan bersama terkait penyediaan data dan informasi kepariwisataan. Kepala Dinas Pariwisata SBT mendapat kehormatan untuk menutup kegiatan dengan harapan, agar workshop ini kelak menjadi modal untuk Kabupaten/Kota dalam penyediaan data kepariwisataan yang akurat.

Penulis : EDW

Foto : JACK, MAK

Berita Info Terkini Informasi

Comments

    No comments